Tulisan ini mengulas penerapan Agile Governance di Indonesia sebagai pendekatan modern dalam tata kelola organisasi, khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik. Agile Governance mengintegrasikan prinsip-prinsip agile—seperti kerja sama tim, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta orientasi pada kepuasan pengguna—ke dalam proses manajemen dan kebijakan. Di tengah tantangan birokrasi yang lamban dan kebutuhan akan perubahan yang cepat, pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketanggapan institusi pemerintah. Artikel ini menyoroti beberapa langkah pemerintah, seperti reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, sebagai contoh penerapan konsep agile. Meskipun dihadapkan pada hambatan seperti budaya kerja yang konvensional dan keterbatasan kompetensi aparatur, penerapan Agile Governance dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih lincah, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Request a call back